2.25.2009

KARENA PERWAKILAN PENGUSAHA PT. DAVOMAS ABADI TBK AROGAN, PERTEMUAN BERAKHIR RICUH

Sukabumi, 25 Februari 2009

Udah Minta Tolong Difasilitasi, Ekh... Malah Nge-dikte...!

Pihak perusahaan PT. Davomas Abadi Tbk Sukabumi memang kebangetan. Bagaimana tidak, pihak pengusaha yang sudah minta tolong pihak pemerintah (dalam hal ini Disnakertrans Kab. Sukabumi) untuk memfasilitasi malah bertindak arogan dan semaunya sendiri.
Disatu sisi pihak perusahaan menginginkan pertemuan bipartit dengan meminta bantuan pemerintah untuk meminjam tempat Kantor Disnakertrans Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jalan Pelabuhan II untuk membicarakan permasalahan karyawan yang dilarang masuk kerja karena belum tanda tangan yang dipaksakan secara sepihak oleh pihak perusahaan. Tapi anehnya pertemuan bipartit itu ingin melibatkan pihak Disnakertrans Kab. Sukabumi dan meminjam tempat Kantor Disnakertrans Kab. Sukabumi.
Aroma tidak enak sudah tercium ketika rombongan karyawan mulai memasuki ruangan yang telah disediakan dan banyak wartawan baik media cetak maupun elektronik mengambil gambar di dalam ruangan.
Dengan gayanya yang angkuh, pihak PT. Davomas Abadi Tbk yang saat itu diwakili oleh Zanibar Edi, SH mulai mendikte pihak Disnakertrans Kab. Sukabumi yaitu Bapak Edi Supriadi agar mengusir wartawan yang sedang mengambil gambar untuk keluar ruangan.
Kontan, tindakan pihak perusahaan itu mendapat protes dari karyawan karena Kantor Disnakertrans Kab. Sukabumi merupakan tempat layanan publik yang boleh diakses siapapun termasuk oleh wartawan yang sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya. Dan karyawan berasumsi kenapa pihak manajemen mau menggunakan sarana pemerintah yang dibiayai rakyat seperti Kantor Disnakertrans kalo melarang pihak wartawan meliput, kenapa pertemuannya tidak dilaksanakan di pabrik atau di perusahaan saja sehingga pihak perusahaan bisa melarang wartawan untuk meliput, atau melarang siapapun untuk memasuki lokasi perusahaan.
Ironisnya, pihak pengusaha yang sudah minta bantuan pihak Disnakertrans Kab. Sukabumi dan meminjam tempat Kantor Disnakertrans Kab. Sukabumi malah dengan angkuhnya mendikte sambil menunjuk-nunjuk pegawai Disnakertrans Kab. Sukabumi agar mengusir wartawan yang ada di ruangan sehingga memancing emosi banyak karyawan.
Karyawan semakin emosi, ketika pihak perusahaan meminta petugas Disnakertrans Kab. Sukabumi untuk mengusir wakil sekaligus kuasa karyawan yang diwakili oleh Pengurus DPC K-SPSI Kab. Sukabumi, padahal kehadiran pengurus DPC K-SPSI tersebut diminta baik lisan maupun tertulis oleh karyawan.
Akibatnya, tindakan arogan pihak perusahaan itu membuat suasana menjadi kisruh dan akhirnya pihak perusahaan PT. Davomas Abadi Tbk yang diwakili oleh Zanibar Edi meninggalkan ruangan tanpa pamit.
Pertemuan tersebut sebenarnya untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di PT. Davomas Abadi Tbk - Sukabumi antara pihak pengusaha dan karyawan. Seperti telah diberitakan beberapa media sebelumnya baik media cetak maupun elektronik, pihak perusahaan melarang masuk kerja karyawan yang tidak mau tanda tangan surat pernyataan yang dipaksakan secara sepihak oleh pihak perusahaan. Isi surat pernyataan yang diedarkan tersebut sebenarnya standar tapi ada beberapa point yang menurut pihak karyawan mengandung unsur jebakan seperti ada klaususl 'pencurian moril dan materiil'.
Keengganan pihak karyawan PT. Davomas Abadi Tbk untuk tanda tangan juga karena dilatarbelakangi oleh informasi yang menyebutkan apabila karyawan menandatangani surat pernyataan maka pihak perusahaan akan merubah status hubungan kerja karyawan dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak dengan tidak diberikan pesangon oleh perusahaan. Disamping itu juga karyawan khawatir 'diakalin' oleh perusahaan mengingat pihak perusahaan selama ini telah menggunakan cara-cara atau proses hukum untuk menghindar dari kewajibannya memenuhi hak-hak normatif karyawan seperti karyawan yang meninggal dunia pesangonnya ditawar hingga 30% dari ketentuan yang seharusnya, begitu juga terhadap karyawan yang di PHK karena memasuki usia pensiun.
Bahkan untuk karyawan yang di PHK karena pensiun (yaitu N. Priyatna, Aja Sonjaya, Sod'i dan Surito) sampai saat ini hak-haknya belum dibayarkan oleh pihak perusahaan, padahal sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memenangkan ke-4 karyawan tersebut melalui PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI NO. :: 153 K/PDT.SUS/2008.
Sehingga catatan sejarah buruk tersebut menjadi dasar kekhawatiran bagi karyawan untuk lebih hati-hati, apalagi ketika karyawan mempertanyakan surat pernyataan yang dibuat secara sepihak oleh pihak PT. Davomas Abadi, TBk, pihak perusahaan tidak pernah mau menjelaskannya secara jujur dan transparan.
Ironis memang, sebuah perusahaan yang sudah terbuka dan sahamnya sudah diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tapi bisa bertindak seperti itu. Adakah aturan yang memberikan toleransi bagi perusahaan yang sahamnya sudah listing di BUrsa Efek Indonesia untuk menindas karyawan dan mengingkari kewajibannya untuk memenuhi hak-hak normatif karyawan?

Kita tunggu perkembangan berikutnya.

PERNYATAAN SIKAP KARYAWAN PT. DAVOMAS ABADI TBK - SUKABUMI

Gak Mau Tanda Tangan , Karena Takut Dijadikan Akal-akalan

MENYIKAPI TINDAKAN PERUSAHAAN (DALAM HAL INI PT. DAVOMAS ABADI TBK.) YANG MEMAKSA KARYAWAN UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN (SEBAGAIMANA TERLAMPIR) DENGAN INI PENGURUS UNIT KERJA (PUK SP LEM SPSI) PT. DAVOMAS ABADI TBK – SUKABUMI MERASA PERLU MENYAMPAIKAN BEBERAPA PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :
1. BAHWA POINT-POINT DALAM SURAT PERNYATAAN YANG DIEDARKAN OLEH PERUSAHAAN MEMANG BERSIFAT STANDAR, TAPI SELAMA INI PIHAK PERUSAHAAN TIDAK PERNAH MAU SECARA JUJUR DAN TERBUKA UNTUK MENJELASKAN BERKAITAN DENGAN DIPAKSAKANNYA SURAT PERNYATAAN TERSEBUT UNTUK DITANDATANGANI OLEH SEMUA KARYAWAN, APALAGI ADA BEBERAPA KALIMAT YANG MENURUT KAMI SANGAT DIADA-ADAKAN SEPERTI : ‘MELAKUKAN TINDAKAN PENCURIAN MORIL DAN MATERIIL’, PADAHAL KETENTUAN MENGENAI PENCURIAN JELAS SUDAH DIATUR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.
2.BAHWA APA YANG DICANTUMKAN DALAM SURAT PERNYATAAN YANG DIEDARKAN OLEH PIHAK PERUSAHAAN SEMUANYA SUDAH DIATUR DALAM UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. BAHKAN KAMI JAUH-JAUH HARI SUDAH MENGAJUKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) SEBAGAI KEHARUSAN UNTUK MENGATUR HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA TAPI TIDAK PERNAH DIGUBIS OLEH PIHAK PENGUSAHA. BAHKAN SAMPAI SAAT INI PIHAK PENGUSAHA BELUM MEMPERPANJANG PERATURAN PERUSAHAAN (PP). HAL ITU MENUNJUKKAN KETIDAKPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN TIDAK ADA ITIKAD BAIK UNTUK MEMBUAT KESEPAKATAN YANG DITUANGKAN DALAM PKB SEBAGAIMANA YANG SUDAH MENJADI KEWAJIBAN NORMATIF YANG DIGARISKAN DALAM UU KETENAGAKERJAAN.
3.BAHWA SIKAP PERUSAHAAN YANG TIDAK PERNAH JUJUR DAN TRANSPARAN UNTUK MENJELASKAN MAKSUD DIPAKSAKANNYA SURAT PERNYATAAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH SEMUA KARYAWAN TERSEBUT MENAMBAH KECURIGAAN DARI PIHAK KARYAWAN YANG MENGKHAWATIRKAN ADA ‘RENCANA-RENCANA BUSUK’ YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN, MENGINGAT SELAMA INI PERUSAHAAN SELALU AKAL-AKALAN UNTUK MENGHINDAR DARI KEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR HAK-HAK NORMATIF PEKERJA/BURUH BAHKAN ADA KESAN PERUSAHAAN MENCOBA MENJADIKAN HUKUM DAN PROSES HUKUM UNTUK DIJADIKAN ALAT MENINDAS DAN BERALIBI AGAR TERHINDAR ATAU MINIMAL BISA MENGULUR-ULUR WAKTU MEMENUHI HAK-HAK NORMATIF PEKERJA ATAU MANTAN PEKERJA. KARENA HAL TERSEBUT SUDAH SERINGKALI DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN (DALAM HAL INI PT. DAVOMAS ABADI, TBK) SEPERTI : KARYWAN YANG MENINGGAL PESANGONNYA DITAWAR-TAWAR HANYA 50%, YANG PENSIUN DITAWAR SAMPAI 30% DAN SEBAGAINYA YANG JELAS-JELAS SANGAT MERUGIKAN KARYAWAN. PADAHAL MENURUT KETENTUAN PASAL 167 AYAT 5 DIJELASKAN : ‘DALAM HAL PENGUSAHA MELAKUKAN PHK TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI USIA PENSIUN, MAKA PENGUSAHA WAJIB MEMBERIKAN UANG PESANGON 2 KALI KETENTUAN PASAL 156 AYAT (2) --- YAITU MASA KERJA DIKALI 2 DENGAN MAKSIMAL PERKALIAN 9 BULAN UPAH UNTUK MASA KERJA YANG 8 TAHUN LEBIH DITAMBAH DENGAN UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN UANG PENGGANTIAN HAK. TAPI APA YANG TERJADI DI PT. DAVOMAS ABADI TBK, UANG PESANGON UNTUK PEKERJA YANG DI-PHK KARENA MEMASUKI PENSIUN DAN MENINGGAL DUNIA DITAWAR-TAWAR SERENDAH MUNGKIN.
4.BAHWA INDIKASI PERUSAHAAN UNTUK MENJADIKAN HUKUM DAN PROSES HUKUM TERSEBUT SANGAT KENTARA TERHADAP PEKERJA YANG MEMASUKI USIA PENSIUN YANG KASUS-NYA SEKARANG SUDAH DIPUTUSKAN DAN DIMENANGKAN OLEH PIHAK PEKERJA DALAM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN PUTUSAN NOMOR : 153 K/PDT.SUS/2008 DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (IN KRACHT) YAITU PEKERJA ATAS NAMA : N. PRIYATNA, SURITO, AJA SONJAYA DAN SOD’I. TAPI TETAP SAJA PIHAK PERUSAHAAN TIDAK MAU MELAKSANAKAN PUTUSAN KASASI MA RI TERSEBUT BAHKAN ADA KESAN PIHAK PERUSAHAAN UNTUK MENCARI-CARI AKAL BULUS DENGAN CARA MENGKRIMINALISASI PIHAK PEKERJA TERSEBUT DENGAN MENGAJUKAN GANTI KERUGIAN PERDATA KE PENGADILAN, DAN GUGATANNYA JUGA SUDAH DITOLAK PENGADILAN.
5.BAHWA ATAS DASAR BEBERAPA CATATAN SEJARAH BURUK TERSEBUT SANGAT WAJAR APABILA KARYAWAN BERTINDAK HATI-HATI DAN MENARUH KECURIGAAN TERHADAP SIKAP PERUSAHAAN APALAGI TERHADAP SUATU SURAT PERNYATAAN YANG MENGANDUNG MAKNA GANDA DAN SANGAT BIAS YANG LAYAK DIPERTANYAKAN DAN KETIKA DIPERTANYAKAN JUGA TIDAK PERNAH DIJAWAB DAN DIJELASKAN SECARA JUJUR DAN TRANSPARAN.
6.APALAGI KECURIGAAN PEKERJA SEMAKIN KUAT KETIKA PIHAK PERUSAHAAN PADA HARI KAMIS, TANGGAL 19 FEBRUARI 2009 LANGSUNG MEMBUAT PENGUMUMAN TERHADAP PEKERJA YANG TIDAK MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN TIDAK BOLEH MASUK KERJA DAN DIANGGAP MENGUNDURKAN DIRI. DAN HAL MANA PIHAK PERUSAHAAN JUGA PADA HARI KAMIS, TANGGAL 19 FEBRUARI 2009 TIDAK BISA MENERIMA DRAFT KESEPAKATAN YANG DIFASILITASI OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. SUKABUMI.
7.BAHWA PIHAK PEKERJA PADA DASARNYA SIAP MASUK KERJA DAN SIAP MELAKSANAKAN PEKERJAAN DENGAN BAIK SEPANJANG ADA KEJELASAN DARI PIHAK PERUSAHAAN. KARENA KALO BICARA TIDAK TAAT HUKUM DAN TAAT HUKUM SEBENARNYA YANG SELAMA INI SIAPA YANG TIDAK TAAT HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD BAIK UNTUK MENJALANKAN HUKUM DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. APAKAH PEKERJA ATAU PT. DAVOMAS ABADI, TBK ? KARENA KEKHAWATIRAN KARYAWAN UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN TERSEBUT JUGA DIKHAWATIRKAN KARYAWAN DIPERLAKUKAN SEWENANG-WENANG OLEH PERUSAHAAN DENGAN CARA DIRUBAH STATUS HUBUNGAN KERJANYA MENJADI KONTRAK ATAU OUTSOURCING TANPA DIBERIKAN PESANGON TERLEBIH DAHULU, DAN HAL TERSEBUT MENURUT INFORMASI SUDAH TERJADI DI PT. DAVOMAS ABADI, TBK – TANGERANG.
8.SEBAGAI PERUSAHAAN YANG SUDAH TERBUKA (TBK) DAN SAHAMNYA SUDAH TERDAFTAR DAN DIPERJUALBELIKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) MESTINYA MEMBERKAN CONTOH YANG BAIK UNTUK MENJALANKAN ATURAN SECARA BENAR BUKAN MALAH SEBALIKNYA MENGINGAT KEPEMILIKAN SAHAMNYA MELIBATKAN PUBLIK SEHINGGA HARUS ADA PERTANGGUNGJAWABAN MORAL DENGAN BAIK TERHADAP PUBLIK.
9.BAHWA SIKAP KAMI INI BUKANLAH MENUNTUT YANG LEBIH TAPI HANYA SEKEDAR MENUNTUT YANG MENJADI HAK KAMI, HANYA MEMINTA KEJELASAN DAN KEPASTIAN AGAR KAMI TIDAK DITINDAS DAN TIDAK DIPERLAKUKAN SEWENANG-WENANG, HANYA MEMINTA PENJELASAN AGAR PIKIRAN KAMI MENJADI TERANG KARENA SELAMA INI KAMI MENGALAMI KETAKUTAN DAN KEKHAWTIRAN MENGINGAT BEGITU KUATNYA AROGANSI DAN TIPU DAYA.
PERCAYALAH KAMI HANYA SEKEDAR BURUH, TIDAK MUNGKIN MENUNTUT YANG LEBIH. KAMI HANYA MENJUAL TENAGA DAN KERINGAT KAMI. TIDAK LEBIH….
TAPI TOLONG JANGAN PERLAKUKAN KAMI SEWENANG-WENANG… KARENA KAMI JUGA MANUSIA YANG SUDAH BERBUAT BAIK DAN MEMBERI KONTRIBUSI KEUNTUNGAN BAGI PERUSAHAAN.
DEMIKIAN PENJELASANNYA INI KAMI SAMPAIKAN.

SUKABUMI, 24 FEBRUARI 2009

PENGURUS UNIT KERJA
SP LEM SPSI PT. DAVOMAS ABADI TBK - SUKABUMI

PERNYATAAN SIKAP KARYAWAN PT. DAVOMAS ABADI TBK - SUKABUMI